Papua Nugini Sudah Blokir Facebook, Indonesia Kapan? - Pemerintah Papua Nugini mempertimbangkan untuk memblokir Facebook terkait adanya masalah keamanan data para pengguna dan maraknya akun palsu.
Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara pun memberikan sebuah tanggapan terkait pemblokiran Facebook yang dilakukan oleh Papua Nugini.
Ditemui dalam sebuah acara Buka Puasa Bersama dengan Kemkominfo, Rudiantara berkata, pemerintah dari Indonesia tidak dapat secara langsung memblokir akses ke jejaring sosial yang dibuat oleh Mark Zuckerberg itu.
"Saya sampaikan, kita pantau dahulu sejauh mana parahnya (dampak dari penyalahgunaan data para pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica). Karena, berbeda dengan d Papua Nugini, di Indonesia Facebook digunakan oleh banyak orang untuk mencari penghasilan," katanya.
Kendati begitu, Rudiantara sendiri tidak akan membiarkan begitu saja dengan kasus Facebook. Pihaknya menyebut, pemerintah tidak akan mentolerir jika media sosial yang berasal dari Amerika Serikat itu digunakan untuk memecah belah bangsa.
"Patokannya itu saja (tidak akan ada sebuah toleransi jika Facebook digunakan sebagai alat untuk memecah belah bangsa)," tuturnya.
Indonesia sendiri memiliki jumlah pengguna Facebook aktif mencapai 115 juta pengguna, sementara tu, di Papua Nugini jumlah pengguna Facebook hanya berkisar antara 600 hingga 700 ribu pengguna saja.
Sekadar diketahui, hingga saat ini pemerintah Indonesia memang belum mengeluarkan pernyataan mengenai pemblokiran terhadap Facebook.
Kementerian Komunikasi dan Informatika masih menunggu hasil investigasi internal Facebook atas penyalahgunaan data lebih dari 87 juta penggunanya di dunia.
Dari 87 juta data pengguna Facebook yang disalahgunakan di dunia, lebih dari 1 juta data merupakan milik pengguna yang bersal dari indonesia Indonesia.
Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyebut, DPR bisa saja merekomendasikan kepada pemerintah untuk memberikan moratorium (menghentikan sementara) layanan Facebook di Indonesia jika Facebook tidak cepat patuh terkait keamanan data penggunanya di Indonesia.
Papua Nugini Sudah Blokir Facebook
Papua Nugini akan memblokir akses Facebook selama sebulan penuh. Dilaporkan oleh media setempat, pemblokiran ini dilakukan untuk mempelajari dampaktg di timbulkan dari media sosial tersebut terhadap masyarakat sekitar.
Menteri Komunikasi Papua Nugini, Sam Basil, mengatakan waktu sebulan penuh diharapkan bisa digunakan untuk mengidentifikasi adanya akun-akun palsu yg ada di Facebook.
"Pada saat pemblokiran memungkinkan bagi kami untuk mengidentifikasi mengenai adanya akun palsu, pengguna yang mengunggah sebuah konten pornografi dan mengidentifikasi pengguna yang mengunggah berita hoax di Facebook. Akun mereka akan difilter dan akunnya dihapus," kata Basil.
Basil berkata bahwa, "penghapusan akun-akun palsu akan memungkinkan pengguna yang menggunakan identitas asli untuk memakai media sosial secara bertanggung jawab.
Sebuah media broadcasting dar Australia melaporkan, keputusan yang kontroversial ini diambil hanyalah salah satu ide yang dapat digunakan untuk membersihkan media sosial.
Kepada media, Basil mengatakan, pemerintah telah mencoba bekerja sama dengan pihak legislator tentang kemungkinan akan adanya media sosial baru yang dikembangkan khusus untuk warga negara Papua Nugini.
Bukan Negara Pertama yang Blokir Facebook
Sekedar untuk kita ketahui, Papua Nugini memiliki jumlah penduduk sekitar 8 juta jiwa. Negara ini bukan merupakan negara pertama yang mempertimbangkan pemblokiran terhadap Facebook. Menurut perkiraan pemerintah, jumlah pengguna Facebook di Papua Nugini berkisar antara 600 hingga 700 ribu pengguna.
Beberapa negara lain yang telah memblokir akses Facebook antara lain adalah Tiongkok dan Korea Utara. Layanan Facebook juga sempat diblokir di Sri Lanka selama seminggu pada awal tahun ini setelah adanya dugaan media sosial itu dipakai untuk menyebarkan konten kekerasan dan berita hoax.
Banyak pihak dari berbagai negara juga sedang mempertanyakan bagaimana kinerja perusahaan sebesar Facebook menangani data milik pengguna setelah adanya kasus penyalahgunaan data yang dilakukan oleh Cambridge Analytica.
Sementara itu, perwakilan dari Facebook dalam pernyataannya menyebutkan bahwa perusahaan telah mencoba menghubungi pemerintah terkait hal ini.